• 021 316 9534
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DATA BASE KEPENDUDUKAN YANG UNIK DAN TERINTEGRASI DENGAN E-KTP

Sesuai dengan Undang-undang no. 23 Tahun 2006, tujuan awal dari KTP Electronic (e-KTP) adalah untuk mendapatkan ketunggalan identitas dari seluruh penduduk Indonesia. Artinya bahwa seluruh penduduk wajib memiliki KTP sebagai sebuah dokumen kependudukan. Selain itu, program dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini merupakan sebuah program untuk mendapatkan keabsahan dari dokumen kependudukan tersebut, ungkap Hammam Riza, Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT saat diwawancarai  di ruang kerjanya.

Prasyarat dari penerbitan e-KTP, kata Hammam, setiap penduduk Indonesia sejak lahir harus sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Oleh karenanya, NIK dijadikan dasar dan tahap awal dalam penerbitan e-KTP. Dengan kata lain, e-KTP dan NIK merupakan satu kesatuan, didalam e-KTP memuat NIK, jelasnya.

Selain bertujuan untuk identitas tunggal, menurutnya telah diyakini bahwa dengan adanya e-KTP tersebut database kependudukan menjadi unik dan terintegrasi. Sehingga e-KTP dapat bermanfaat bukan hanya sebagai identitas tunggal, tetapi juga mempermudah pelaksanaan pelayanan publik yang terkait dengan perikehidupan penduduk, kata Hammam.

E-KTP dalam penerapannya telah dilakukan di beberapa kota di Indonesia. E-KTP akan dilaksanakan pada dua tahap di seluruh Indonesia. Tahap pertama di tahun 2011 meliputi 197 kabupaten kota yang terdiri dari 2348 kecamatan. Kemudian pada 2012 akan dilaksanakan pada 300 kabupaten kota yang terdiri dari 3886 kecamatan, jelasnya.

Berbicara mengenai pendanaan, menurutnya dalam penenarapan e-KTP, telah disediakan dana sebesar  6,3 Triliyun. Dana tersebut bukanlah jumlah dana yang besar untuk volume penerbitan sebuah e-KTP yang berjumlah 172 juta. Seperti diketahui dalam teknologi penerapan e-KTP, tidak hanya semata-semata mencetak kartu, tetapi 50% dari biayanya terkait dengan blanko e-KTP, personalisasi, sistem untuk melakukan perekaman, identifikasi sidik jari dan jaringan komunikasi. Jadi banyak komponen-komponen yang harus disediakan dalam rangka menerapkan e-KTP sebagai sistem yang harus beroperasi secara terus menerus, paparnya.

Sementara itu, dilihat dari hasil evaluasi selama tahun 2009, telah dilakukan uji petik di enam kabupaten kota. Dalam uji petik telah dilakukan menyangkut keseluruhan proses yang terkait dengan penerbitan e-KTP, sejauh ini hasilnya menjadi masukan yang bermanfaat untuk penyempurnaan persyaratan teknis yang diperlukan untuk sebuah e-KTP yang handal dan berkelanjutan, ucapnya.

Manfaat penerapan e-KTP diharapkan dapat menimbulkan dampak yang bersifat nasional. Seperti, dapat berfungsi dalam verifikasi dan menjadi sumber data untuk pemilu serta meningkatkan citra negara bahwa Indonesia mempunyai identifikasi penduduk yang dapat diandalkan, dan mampu memberikan rasa aman bagi status kependudukan seseorang. Dari sisi kemanan negara, e-KTP ini juga dapat memerangi terorisme, pekerja ilegal, imigran ilegal dan penyalahgunaan dokumen, paparnya. (KYRAS/humas)


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9534
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2019 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT