• 021 316 9534
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SP.007/I/2020 - Pemanfaatam Smart Cable Technology untuk Penguatan Operasi Peringatan Dini Tsunami

SIARAN PERS BPPT

SP.No. 07/HMP/HMS/HKH/I/2020

Senin, 13 Januari 2020

PEMANFAATAN SMART CABLE TECHNOLOGY UNTUK PENGUATAN OPERASI PERINGATAN DINI TSUNAMI

 

 

 

BPPT, JAKARTA - Menjadi negara yang kerap dilanda bencana alam membuat Indonesia harus tangguh dalam mengantisipasi peristiwa seperti gempa bumi dan tsunami.

 

Terletak di kawasan cincin api (ring of fire) tentunya menjadikan negara ini cukup sering menghadapi bencana, baik itu bersifat tektonik maupun non-tektonik.

 

Pemerintah pun terus berbenah, melakukan perbaikan serta peningkatan kewaspadaan melalui penerapan inovasi dan teknologi yang mutakhir untuk meminimalisir dampak kerusakan maupun korban jiwa yang biasanya terjadi pasca bencana.

 

Kerja sama secara internasional pun dilakukan melalui United Nations ITU/WMO/UNESCO IOC Joint Task Force (Satuan Gabungan ITU-WMO-UNESCO PBB) untuk mengimplementasikan pemanfaatan Smart Cable Technology dalam upaya penguatan operasi peringatan dini tsunami.

 

Satuan gabungan ini terdiri dari perwakilan pemerintah, sektor swasta serta universitas yang telah melakukan penelitian dalam 10 tahun terakhir dan menyimpulkan bahwa SMART Cable (Science Monitoring And Reliable Telecommunications) merupakan solusi yang layak secara ekonomis untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

 

Sebagai lembaga pemerintah yanh berfokus di bidang kaji-terap teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) turut ambil bagian dalam seminar yang sengaja dihelat untuk membahas terkait rencana pemanfaatan SMART Cable tersebut.

 

Rencananya teknologi ini akan memperkuat sistem deteksi dan peringatan dini tsunami, karakterisasi sumber tsunami dan prakiraan gelombang tsunami di wilayah Indonesia.

 

Kepala BPPT Hammam Riza pun menyambut positif kerja sama Indonesia dengan pemerintah AS dalam menghadirkan solusi dalam upaya penguatan operasi peringatan dini tsunami.

 

Tahun 2018 menandai tahun yang bersejarah karena ada dua bencana yang terjadi di Indonesia dan dipicu oleh hal yang 'tidak biasa'.

 

Kedua bencana tersebut adalah tsunami yang terjadi di Palu dan Selat Sunda.

 

Hammam menyebutkan bahwa ada dua fakta dari peristiwa itu yang akhirnya membuat pemerintah Indonesia menyadari pentingnya penerapan inovasi dan teknologi mutakhir dalam mengantisipasi bencana seperti ini.

 

"Yang pertama adalah pentingnya Indonesia memiliki sistem peringatan dini tsunami yang andal. Dan yang kedua, Indonesia tidak hanya terancam oleh bencana yang berbasis tektonik namun juga non-tektonik," ujar Hammam, di Gedung BPPT II, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

 

Berkaca dari peristiwa bencana yang belum lama melanda Indonesia itu, BPPT kemudian memperoleh mandat untuk segera menerapkan teknologi yang mumpuni untuk mengantisipasi terjadinya tsunami serta dampak yang ditimbulkan.

 

"Kedua tsunami itu memang tidak biasa, kejadian ini tentu saja mendorong pemerintah Indonesia mengamanatkan kepada BPPT untuk mengembangkan peralatan pendeteksi tsunami," jelas Hammam.

 

Hal ini tentu saja sejalan dengan semangat dunia dalam membangun 'Lautan yang Aman' yang diprakarsai pertemuan TOWS pada Februari 2019, bersamaan dengan tugas Perserikwtan Bangsa-bangsa (PBB) untuk IOC/UNEECO dalam mempersiapkan Ocean Decade of Science 2021-2030.

 

Hammam pun mengaku bangga bahwa para penggagas dari Amerika Serikat (AS) terkait ide itu kini bisa hadir menjadi narasumber dalam seminar terkait penguatan operasi peringatan dini tsunami ini, "Saya bangga melihat beberapa penggagas ide itu kini ada bersama kita sebagai narasumber,".

 

Hammam pun kemudian membacakan sedikit cerita yang harus dipahami mengenai pemaknaan bijak terkait lautan dan tsunami.

 

"Lautan yang aman bukanlah lautan di mana tsunami tidak terjadi. Tapi lautan di mana tsunami dipahami, diamati dan dampaknya diprediksi secara akurat sebelum mereka (tsunami) mencapai pantai. Lautan di mana mereka yang hidup, bekerja dan menciptakan kembali, di sepanjang pesisirnya 'dipersenjatai' dengan pengetahuan dan siap bertindak sebelum tsunami menerjang," papar Hammam.

 

Hammam pun menegaskan bahwa BPPT berkomitmen akan berkontribusi secara penuh dalam mewujudkan ungkapan tersebut untuk kemandirian dan peningkatan kewaspadaan Indonesia terhadap bencana tsunami.

 

Sebagai lembaga yang diberi mandat untuk melakukan kaji-terap teknologi, BPPT telah secara aktif terlibat dalam pengembangan dan InaTEWS sejak fase awal, yakni pada 2005 hingga 2008.

 

Pada periode tersebut, BPPT meluncurkan sejumlah alat sebagai bagian dari upaya pendeteksi tsunami.

 

Seiring kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), BPPT pun terus berinovasi untuk menciptakan sistem deteksi dini tsunami yang lebih ideal, "BPPT telah mengembangkan teknologi Cable Base Tsunameter (CBT) berbasis kabel optik sejak 2012 silam,".

 

Teknologi ini diyakini mampu menjawab kekurangan dari teknologi buoy yang sangat rusak oleh banyak tindakan yang tidak bertanggung jawab, satu diantaranya akibat aksi vandalisme.

 

Selain itu, CBT memiliki kemampuan deteksi yang lebih andal dan akurat, pengiriman datanya pun lebih cepat, masa pakainya lebih lama serta biaya operasional yang jauh lebih rendah.

 

Kendati demikian, pengembangan ini tentu saja menunjukkan bahwa biaya pembuatan, pemasangan serta pemeliharaan CBT secara berkelanjutan, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pelampung buoy.

 

"Belajar dari tsunami di Palu dan Selat Sunda, kita sadar bahwa tsunami sangat tidak dapat diprediksi," kata Hammam.

 

Sehingga Hammam menekankan bahwa pengembangan secara luas terkait sistem deteksi tsunami sangat diperlukan untuk diterapkan pada seluruh wilayah yang berpotensi terdampak, "Namun tentunya sistem ini diharapkan mudah dan terjangkau secara ekonomi pula, agar bisa dipertahankan secara berkelanjutan,".

 

Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah AS dan Satuan Tugas Gabungan yang didukung ITIC untuk membahas pengembangan Smart Cable Technology ini harus diapresiasi.

 

Sebelum Satgab ini melakukan misi utama mereka bekerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), "Saya juga berterima kasih kepada BMKG, karena mendorong diadakannya lokakarya ini,".

 

Smart Cable Technology yang dikembangkan ini kuat dan mampu bertahan lama.

 

Selain itu, proses pemeliharaannya pun tidak sulit dan terlindung dari guncangan yang biasa terjadi pada permukaan laut.

 

"Namun BPPT menyadari bahwa untuk mengembangkan sistem seperti itu, membutuhkan konsistensi dan komitmen berkelanjutan dari pemerintah. Karena mungkin memerlukan waktu 10 hingga 20 tahun," jelas Hammam.

 

Terkait Peraturan Presiden No.93/2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Peringatan Gempa dan Tsunami yang baru saja diumumkan, peraturan ini menetapkan kembali dan mengamanatkan satu badan otoritatif suara tunggal, mekanisme integrasi proses deteksi gempa serta proses pengembangan.

 

"Ini tentunya sejalan dengan diskusi pada seminar kali ini. Oleh karena itu, saya tidak sabar menunggu hasil produktif dari lokakarya hari ini, saya harap kita dapat memetik hasil dari pertemuan ini," papar Hammam.

 

Diharapkan kerja sama ini mampu mendorong Indonesia menjadi negara yang mandiri dalam penanganan bencana, khususnya terkait sistem peringatan dini tsunami.

 

Dalam seminar tersebut, hadir pula para lembaga terkait yakni BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Telkom.



CP. Biro Hukum Kerjasama dan Humas BPPT

 

Tag:

TPSA, PTRRB, Balai Teksurla, CBT, Smart CBT


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9534
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2020 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT