• 021 316 9457
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SP 18 - Fokus Bidang Teknologi Rekayasa Keteknikan

SIARAN PERS

SP.No.18/HMP/HMS/HKH/III/2021

Jakarta, 4 Maret 2021 

Webinar Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT Tahun 2021

Fokus Bidang Teknologi Rekayasa Keteknikan

 

Jakarta - Menjelang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT Tahun 2021 pada tanggal 8-9 Maret 2021 mendatang, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menyelenggarakan Road to Rakernas berupa webinar yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Maret 2021. Webinar Rakernas ini dihadiri oleh seluruh mitra dan stakeholders yang terlibat dalam setiap bidang fokus teknologi sebagai upaya untuk membangun ekosistem inovasi teknologi yang mapan. 

Tujuan dari webinar ini untuk memberikan masukan agar hasil fokus bidang teknologi BPPT dapat lebih terpusat pada pencapaian hasil dan dapat digunakan untuk peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa.

Salah satu bidang teknologi yang dibahas dalam Rakernas ini yaitu bidang teknologi rekayasa keteknikan, yang terdiri dari teknologi garam industri terintegrasi, pengolahan sampah, pengolahan emas bebas merkuri, dan rumah komposit tahan gempa.

 

Garam Industri Terintegrasi

Kebutuhan garam nasional terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri pengguna garam di Indonesia. Menurut data Kementerian Perindustrian proyeksi kebutuhan garam nasional tahun 2021 akan mencapai 4,6 juta ton, yang sebagian besar atau 84 persennya merupakan kebutuhan dari industri manufaktur.

Adapun produk garam lokal sekitar 2,7 juta ton/tahun, kekurangan supply garam tersebut dipenuhi dengan cara impor. Kualitas garam rakyat belum memenuhi persyaratan standar garam industri, sehingga penggunaannya terbatas pada garam konsumsi dan IKM.

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan garam adalah dengan meningkatkan daya saing dan kemandirian melalui aplikasi teknologi, sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI pada ratas kabinet yang memasukkan teknologi garam industri terintegrasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN), sesuai Perpres No.109 tahun 2020.

Dalam rangka melaksanakan amanah Perpres tersebut BPPT mengundang seluruh stakeholders garam nasional baik pemerintah, industri, perguruan tinggi, asosiasi dan masyarakat untuk membentuk ekosistem inovasi garam industri terintegrasi.

Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi dan Industri Kimia (PTSEIK) BPPT, Hens Saputra, melaporkan dari konsorsium kegiatan prioritas riset nasional (PRN) Garam Industri Terintegrasi menyampaikan bahwa teknologi garam industri terintegrasi dapat meningkatkan kualitas garam rakyat K2 maupun K3 (dengan kadar NaCl 88-90%) menjadi garam industri (NaCl > 97%). Teknologi ini meningkatkan daya saing garam rakyat dengan nilai tambah yang tinggi. 

Dirinya mengatakan bahwa BPPT telah bekerjasama dengan PT.Garam (Persero) membuat pilot project garam industri yang menggunakan bahan baku garam rakyat dengan kapasitas 40.000 ton/tahun di Gresik, sebagai percontohan yang dapat diaplikasikan di sentra produksi garam nasional oleh investor. Pilot project ini diresmikan tanggal 20 Desember 2019 oleh Menristek/Ka BRIN. Pada tahun 2020 dilanjutkan proses optimasi dan alih teknologi. 

“Kami telah melakukan pelatihan operator dan supervisor sebagai persiapan kerjasama operasi (KSO). Satu pilot project garam tersebut dapat menyerap 100 orang tenaga kerja di pabrik (off farm) dan sekitar 800 petani garam (on farm),” terang Hens.

Hens melanjutkan untuk meningkatkan daya saing industri garam nasional, berbagai upaya terobosan teknologi yang dapat memberikan nilai tambah produk telah dilakukan, antara lain memanfaatkan limbah cair bittern dari lahan pegaraman menjadi produk bernilai tinggi seperti bahan baku obat dan farmasi, minuman isotonik, dan pupuk.

BPPT juga telah menyelesaikan design engineering pabrik bittern kapasitas 10.000 m3/tahun yang siap diimplementasikan menghasilkan bahan baku obat Mg(OH)2, MgO, bahan farmasi BaSO4 dan minuman isotonik.

“Bila pabrik bittern ini dapat dibangun, petani garam bisa mendapatkan penghasilan tambahan sekitar Rp. 100.000 dari setiap m3 cairan limbah bittern di lahan pegaraman yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dan dibuang saja,” detil Hens.

Terobosan baru untuk meningkatkan produksi garam nasional, ungkap Hens adalah teknologi garam tanpa lahan, yaitu memanfaatkan rejected brine dari PLTU. BPPT bersama PT.Indonesia Power telah melakukan studi kelayakan pada tahun lalu dan akan dilanjutkan dengan engineering design, serta pembangunan mini pilot plant dengan kapasitas 1.500 liter/jam pada tahun ini. 

“Rencananya produk garam yang dihasilkan adalah khusus untuk industri chlor alkali plant (CAP), sehingga tidak mengganggu distribusi garam rakyat yang lebih tepat untuk industri makanan dan minuman (aneka pangan),” tutup Hens.

Teknologi Pengolahan Sampah

Dalam bidang teknologi rekayasa keteknikan, BPPT telah memiliki Pilot Project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Merah Putih di Bantar Gebang yang dibangun untuk mendukung program pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan PLTSa di beberapa kota besar di Indonesia, sebagai amanah Peraturan Presiden (Perpres) 18/2016 yang direvisi dengan Perpres 35/2018.

Pada tahun 2018, BPPT telah menyelesaikan pembangunan PLTSa bermitra dengan kontraktor atau EPC company lokal dan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, kemudian dilanjutkan proses komisioning, optimasi, dan alih teknologi pada tahun 2019.

Direktur Pusat Teknologi Lingkungan (PTL) BPPT Abdul Kholiq mengatakan salah satu tujuan pilot project PLTSa adalah membuktikan potensi ancaman kesehatan oleh emisi dioxin dan difuran dapat dikendalikan. Tujuan lainnya adalah untuk membuktikan (proven technology) bahwa teknologi PLTSa tersebut dapat didesain dan dibangun oleh anak bangsa dengan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (PLTSa Merah Putih). 

“Pada tahun 2020 lalu, kami telah mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan Pilot Project PLTSa Bantargebang. Dari hasil pengamatan, PLTSa beroperasi dengan baik dan sistem pengendalian pencemaran emisi udara berjalan dengan baik, emisi dioxin dan difuran dapat dikendalikan memenuhi baku mutu,” detil Kholiq.

Selain teknologi PLTSa yang ditujukan untuk mengolah sampah perkotaan dengan cepat dan menghasilkan bonus listrik, BPPT juga sedang melakukan reverse engineering teknologi Refuse Derived Fuel (RDF)/Bahan Bakar Padat dari Sampah.

Bahan bakar padat dari sampah dapat menjadi alternatif solusi permasalahan sampah dengan memanfaatkan infrastruktur industri yang sudah ada, seperti pabrik semen ataupun PLTU sebagai offtaker RDF yang akan diproduksi.

Saat ini, menurut Kholiq, sudah ada RDF Plant di Cilacap yang dibangun atas bantuan luar negeri dengan teknologi dari luar negeri. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta BPPT untuk melakukan reverse engineering RDF Plant di Cilacap, sekaligus melakukan upaya meningkatkan konten lokal dari RDF Plant sejenis.

“Harapannya biaya dapat ditekan dan penerapan teknologi ini bisa diterapkan semakin luas sebagai bagian solusi penyelesaian masalah sampah perkotaan di tanah air,” terang Kholiq.

BPPT, terang Kholiq, juga sedang melakukan desain insinerator modular yang dikhususkan untuk mengatasi permasalahan sampah di salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo. Keberhasilan insinerator modular ini diharapkan dapat direplikasi, sebagai solusi permasalahan sampah di destinasi pariwisata Indonesia.

Pengolahan Emas Bebas Merkuri

Penggunaan merkuri masih marak dijumpai pada pertambangan emas skala kecil (PESK) yang identik dengan pertambangan emas tanpa ijin (PETI). Merkuri sendiri merupakan bahan kimia berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan, sehingga negara di dunia sudah bersepakat untuk menghapuskan penggunaannya, termasuk Indonesia. 

Indonesia telah mengeluarkan Perpres 21 tahun 2019, tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM) dari berbagai sektor kegiatan, seperti industri, kesehatan dan PESK.

Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral BPPT Rudi Nugroho mengatakan dalam RAN PPM ini, BPPT bertugas melaksanakan kaji terap teknologi pengurangan dan penghapusan merkuri di PESK, termasuk didalamnya penyusunan dokumen Detail Engineering Design (DED) pengolahan emas non-merkuri di 5 wilayah PESK.  

Sejalan dengan tugas tersebut, BPPT pada RPJMN 2020-2024 mempunyai program kegiatan untuk menyusun 5 DED dan studi kelayakan pengolahan emas bebas merkuri di beberapa lokasi, mewujudkan pilot project, melakukan inovasi pengolahan limbah tailing PESK, membangun aplikasi untuk penarikan merkuri pada PESK dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta melaksanakan inovasi tempat penyimpanan merkuri sitaan agar terkontrol dan tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan Kesehatan.  Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan, United Nations Development Programme (UNDP) dan pihak lain yang terkait.

Rumah Komposit Tahan Gempa

Indonesia merupakan negara kepulauan yang menjadi pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, yang berada di jalur cincin api (ring of fire), yang menyebabkan di Indonesia sering dilanda bencana gempa bumi.

Kenyataan ini diperburuk dengan kurangnya kesadaran masyarakat di daerah rawan bencana gempa untuk membangun rumah/gedung yang memenuhi kriteria/prinsip bangunan rumah tahan gempa.

Direktur Pusat Teknologi Material BPPT Ade Sholeh Hidayat mengatakan konstruksi bangunan rumah kebanyakan masyarakat Indonesia, banyak yang belum dibangun dengan material/komponen struktur dan teknik ketahanan terhadap gempa.

Rumah Komposit Tahan Gempa Cepat Bangun ini merupakan produk inovasi BPPT yang bermanfaat dalam upaya mitigasi bencana sebagai solusi hunian permanen yang dapat mengurangi jumlah korban bencana dan kerugian fisik bangunan rumah akibat kegagalan konstruksi bangunan akibat gempa bumi.

“Program inovasi rumah komposit diharapkan dapat diperluas pemanfaatannya dalam menjawab tantangan pemerintah akan kebutuhan rumah tahan gempa,” ujar Ade.

BPPT saat ini tengah berupaya untuk melakukan desain dan pengembangan bangunan rumah komposit dengan konsep cepat bangun dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Program pengembangan inovasi Ini merupakan bagian dari Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024 tentang Teknologi Bangunan Tahan Gempa, Tahan Api, dan Cepat Bangun.

Tahun 2020 , BPPT telah membangun 2 unit prototipe Rumah Komposit Tahan Gempa yang digunakan oleh BPBD Tangerang Selatan dan Dinas Sosial Pemda Kabupaten Tangerang sebagai solusi mendukung program infrastruktur mitigasi bencana. 

Ade menambahkan keunggulan rumah komposit tahan gempa diantaranya adalah cepat bangun dengan waktu kerja non pondasi dalam 7 hari dengan 4 pekerja, bersifat knock down, modular, menggunakan panel dinding dan frame struktur ringan, yang memiliki sifat tahan api (flame retardant), desain tahan gempa  (SNI 1726-2012), desain tahan api (ASTM E 84/ISO 834-1), simulasi numerik:  time history & response spectrum zonasi gempa, ukuran tipe 36 (6 x 6 m2) dengan sistem koneksi join interlock dan desain rumah tumbuh & deret, serta adanya seismic bearing sebagai base isolator.  

Kontak Person  : Biro Hukum, Kerja Sama dan Humas BPPT (Bagian Humas)

 

 


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung B.J. Habibie Lantai 14
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9457
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2021 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT