Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

KTN 2018 : Dorong Kemandirian Bangsa Melalui Penguasaan Teknologi Industi Pertahanan

Kebutuhan akan dukungan dan penguasaan teknologi merupakan keniscayaan, khususnya teknologi tinggi karena teknologi pertahanan dan keamanan (Hankam) bersifat termutakhir. Karena itu, strategi penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan perlu diupayakan untuk mencapai cita-cita kemandirian yang diharapkan, kata Deputi Bidang TIRBR BPPT Wahyu W Pandoe di sela rangkaian acara Kongres Teknologi Nasional 2108, di Jakarta (17/07).

 

 

Bidang pertahanan dan keamanan  menjadi salah satu topik yang akan dibahas dalam kongres teknologi nasional 2018 yang mengarah pada kebijakan nasional industri pertahanan, teknologi industri pertahanan, ketahanan nir militer, kebutuhan teknologi keamanan untuk mempertahankan NKRI pada 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

 

Dikatakan Wahyu, penguasaan teknologi pertahanan memiliki ruang lingkup yang cukup luas meliputi penguasaan teknologi dalam aspek-aspek produksi, operasi, Maintenance Repair Overhaul (MRO), maupun Upgrading.

 

Untuk mencapai kemandirian nasional yang paripurna, menurut Wahyu diperlukan penguasaan dari tahap rancang bangun dan rekayasa sebelum tahap produksi hingga pengoperasian. Dengan sumberdaya pemerintah yang terbatas maka perlu pengelolaan penguasaan teknologi yang efektif dan se-efisien mungkin, dengan mengedepankan prioritas terhadap jenis teknologi yang perlu dikuasai dalam rangka penguasaan secara menyeluruh dan mengurangi ketergantungan dari pihak lain, jelas Wahyu.

 

Lebih lanjut disampaikan Wahyu, bidang teknologi industri hankam bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang strategi implementasi kebijakan nasional yang ada untuk memperkuat industri pertahanan, melalui upaya penguasaan teknologi. Rekomendasi tersebut diharapkan melingkupi sudut pandang yang komprehensif yaitu dari sisi perencanaan dan pengelolaan kebutuhan pengguna (TNI), aspek pengelolaan litbangyasa dan pembinaan industri dengan bermuara pada kemandirian industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, operasi, perbaikan dan overhaul selama masa pakai peralatan pertahanan keamanan, tutup Wahyu.

 

Sementara, Ketua Tim Pelaksana KKIP Kebijakan Industri Pertahanan Nasional Laksamana (Purn) Soemarjono menjelaskan, kehidupan jaman sekarang sangat tergantung dengan teknologi, salah satu nya adalah industri pertahanan khususnya teknologi kapal laut , terutama dalam kesiapan pemerintah dibidang penerapan teknologi yang ada didalam negeri.

 

Menurutnya, teknologi industri pertahanan yang ada di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor yakni sumber daya manusianya yang minim sarana prasana yang terbatas, kemampuan teknologi yang minim, dukungan finansial, regulasi dan implementasi yang kurang.

 

Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pengembangan SDM keluar negeri, perlu melakukan proses regenerasi sumber daya, sarana prasarana harus dimaksimalkan dengan baik, finansial, regulasi dan implementasi diharapkan konsisten terhadap yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, tutur Soemarjono.

 

Soemarjono berharap, industri pertahanan ini dapat bersinergi dengan pemerintah khususnya dengan dukungan dari BPPT dan serta dapat memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk merumuskan roadmap penguasaan teknologi kemananan yang perlu dipersiapkan oleh institusi yang berwenang untuk mengantisipasi potensi ancaman terhadap keamanan negara. 

 

Hadir juga dikesempatan tersebut, Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardai, Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti  Jumain Appe dan Ketua Bidang Transfer Teknologi dan Offset KKIP : Laksda ( Purn ) Rachmad Lubis. (Humas/HMP)

 

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id