Tel: (021) 316 9534   Email: humas@bppt.go.id

E Voting Demokrasi Di Ujung Jari (I)

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)  diharapkan memberikan efek yang baik dalam warna baru berdemokrasi. Diyakini pro dan kontra pasti akan terjadi. Oleh karenanya metode Pemilu Elektronik (e-voting) membutuhkan persiapan dan perbaikan guna memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai sebuah metode pemilihan yang layak digunakan. Tak bisa dipungkiri, masyarakat kian hari kian cerdas. Kejenuhan mereka akan metode pemilihan suara yang kian hari dianggap kerap dimanipulasi, membuat kehadiran e voting layak menjadi sebuah metode baru yang patut untuk diujicobakan.

“Teknologi e-Voting  menjamin berlangsungnya pemungutan suara dan perhitungan menggunakan TIK demi Pemilu yang transparan, jujur dan akuntabel serta dapat diaudit di tiap tahapannya, layak dijadikan metode yang tepat untuk melaksanakan pemilu,” ungkap Direktur  Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK-BPPT), Hammam Riza dalam sebuah dialog di televisi swasta di Jakarta (19/12).

 

 

Berbicara mengenai kesiapan masyarakat juga Hammam meyakini bahwa dengan sosialisasi yang disinergikan dengan pemangku kebijakan terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementrian Dalam Negeri, maka pelaksanaan e voting kedepan dapat diwujudkan. “Dari survey yang kami lakukan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan evoting di berbagai daerah, 97 persen masyarakat setuju dan mengatakan bahwa evoting  itu mudah,” jelasnya.

Menyambung pernyataan Hammam, Kepala Bidang Organisasi Internasional, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Kanaka Hidayat menyebutkan bahwa e voting ini membutuhkan kepercayaan dari masyarakat (social trust). Masyarakat sendiri  menurutnya sudah terbiasa dengan adanya proses e voting ini, hanya saja belum disadari betul. “Sebenarnya masyarakat  tidak menyadari sudah pernah melakukan e voting, hanya paradigmanya dalam hal entertainment, seperti pada ajang pencarian idola, namun jika diterapkan di politik  tentu akan berbeda penerapannya. Oleh karena itu, edukasi e voting ke masyarakat sangat penting untuk dilakukan,” ujarnya.

Kanaka juga merinci bahwa evoting tentunya harus memerhatikan aspek efisiensi biaya dan tetap memerhatikan aspek kemudahan bagi pemilih yang sudah lanjut usia, maupun penyandang cacat. “Selain itu yang terpenting adalah masalah keamanan, jangan sampai metode ini dapat diretas oleh pihak yang bertanggung jawab,” ucapnya.

Menanggapinya Hammam  menuturkan bahwa pihaknya juga tetap memungkinkan evoting ini bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Kemudian mengenai biaya, tentu efisiensi dengan pelaksanaan evoting sangat signifikan, contohnya pada pelaksanaan Pilkades. Di Indonesia terdapat 76.665 desa, apabila sekali Pilkades anggarannya sejumlah 25 juta rupiah, maka total biaya pilkades nasional bisa mencapai hampir 2 triliun. “Dengan evoting pemerintah daerah hanya butuh menginvestasikanbeberapa perangkat dan bisa dipakai berulang-ulang, contohnya di Boyolali, setiap Kabupaten praktis hanya tinggal membeli minimal 5 perangkat e voting tersebut dan dapat digunakan di tiap penyelenggaraan Pilkades,” urainya.

Tentu penggunaan TIK diharapkan memberikan efek yang baik dalam warna baru berdemokrasi. Diyakini pro dan kontra pasti akan terjadi. Oleh karenanya metode Pemilu Elektronik (e-voting) membutuhkan persiapan dan perbaikan guna memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai sebuah metode pemilihan yang layak digunakan. “Intinya  jika evoting dapat terwujud maka demokrasi berada di ujung jari,karena hanya dengan menekan layar (touch screen), masyarakat sudah dapat menentukan pilihannya. Kemudian dalam waktu lebih singkat disbanding Pemilu konvensional hasilnya pun akan diketahui,”  tutur Hammam. (SYRA/Humas)

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 9534

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id