Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

BPPT: Efisiensi Energi Berpotensi Tunda 6950 MW Pembangunan Pembangkit Listrik

 

Pembangunan infrastruktur Indonesia telah menjadi prioritas nasional guna memacu pertumbuhan ekonomi. Namun tentu juga meningkatnya pembangunan  infrastruktur akan selaras dengan kebutuhan konsumsi energi yang juga tidak sedikit.  Oleh karena itu kebijakan energi nasional saat ini adalah mengubah pola pengelolaan dari sisi suplai (supply side management) menjadi pola pengelolaan dari sisi kebutuhan (demand side management). Perubahan dalam paradigma pengelolaan energi ini memiliki implikasi, baik pada tataran kebijakan maupun pada tataran implementasinya. 

 

Berangkat dari kebijakan tersebut Balai Besar Teknologi Konversi  Energi (B2TKE-BPPT) yang memiliki tupoksi kegiatan pada riset kelistrikan di BPPT, memfokuskan diri pada layanan teknologi bidang audit energi yang ditujukan pada sektor industri, rumah tangga, publik dan bangunan komersial. Kepala B2TKE Andhika Prastawa menyebut audit energi ini dapat memberikan rekomendasi peningkatan efisiensi energi dengan skema tanpa investasi, dengan investasi rendah, dan dengan investasi tinggi. 

 

 

"Darimana Efisiensi 6950 MW didapat?Upaya audit energi ini secara aggregat untuk sektor industri dan rumah tangga saja berpotensi menunda kebutuhan pembangunan pembangkitan listrik baru sebesar 6.951 MW dalam satu dekade ke depan," ungkapnya melalui surel di Jakarta, (18/4).

 

Dengan ini tambah Andhika pemerintah dapat menghemat pengeluaran untuk pembangunan pembangkit (asumsi PLTU batubara) sebesar  Rp 190 trilyun. Hal ini juga berarti penghematan bahan bakar batu bara sebesar  32 juta ton per tahun atau setara dengan Rp16,5 trilyun. 

 

"Belum lagi biaya eksternalitas yang dapat dihindari akibat pencemaran udara PLTU batubara yang diperkirakan sebesar Rp 2,4 trilyun dalam bentuk avoided cost biaya kesehatan masyarakat dan akibat lain pencemaran udara," paparnya.

 

Sebagai informasi, konsumsi energi listrik nasional pada tahun  2014 adalah sebesar 198.601,78 GWh atau meningkat 5,90% dibandingkan tahun sebelumnya. Kelompok pelanggan Industri mengkonsumsi 65.908,68 GWh (33,19%), rumah tangga 84.086,46 GWh (42,34%), Bisnis 36.282,42 GWh (18,27%), dan lainnya (sosial, gedung pemerintah dan penerangan jalan umum) 12.324,21 GWh (6,21%). Dengan demikian sektor rumah tangga dan industri berpotensi untuk dilakukan usaha-usaha penghematan. 

 

Pada sektor rumah tangga, upaya pemberlakukan label tingkat hemat energi peralatan listrik menjadi pilihan kebijakan. Hal ini akan berdampak positif bagi konsumen untuk dapat memilih teknologi yang hemat energi, dan bagi produsen akan terdorong untuk melakukan inovasi-inovasi untuk mengembangkan teknologi peralatan listrik rumah tangga hemat energi. 

 

"Hasil penelitian awal kami menunjukkan bahwa estimasi penghematan energi listrik dengan menerapkan pemberlakukan label tingkat hemat energi pada sektor rumah tangga sekitar 3-5%. Ini berarti bahwa total penghematan dengan penerapan kebijakan ini dapat mencapai 2.500 GWh. Dengan harga listrik rata-rata pada sektor ini Rp. 940/kWh maka total biaya yang dapat dihemat adalah Rp. 2,3 trilyun per tahun. Penghematan energi listrik dari sektor rumah tangga tersebut setara dengan  pengurangan pembangkitan listrik sebesar 751  MW," terangnya.

 

Untuk sektor industri lanjut Andhika, beberapa teknologi seperti peralatan listrik yang hemat energi dan manajemen penggunaan energi listrik, dapat diperkenalkan untuk mengurangi penggunaan listrik tanpa harus mereduksi kualitas dan kuatitas produk. Selain itu, perlu upaya bersama mendorong kewajiban bagi industri ataupun pengelola gedung komersial yang menggunakan energi sama atau lebih besar dari 6.000 TOE agar  menerapkan manajemen energi dan melakukan audit energi secara berkala. Sebagai gambaran pada sektor industri apabila upaya minimal (No/Low investment cost) dilakukan, maka akan memberikan penghematan sebesar 5% pada tahun 2014. Penghematan listrik sebesar itu setara dengan pembangkitan listrik sebesar 6.200 MW.

 

"Oleh karena itu, upaya audit energi yang dilakukan secara menyeluruh untuk sektor industri dan rumah tangga saja, berpotensi menunda kebutuhan pembangunan pembangkitan listrik baru sebesar 6.951 MW," tandasnya. (Humas/HMP)

 

 

 

 

 

 

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id