Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

Jaga Kedaulatan Nasional, Cyber Defense TNI Perlu Diperkuat

 
 
 
 
Ancaman serangan siber tak bisa dipungkiri akan terus terjadi. Hal ini bahkan dapat menjadi ancaman ketika serangan dalam bentuk informasi palsu atau HOAX yang digulirkan ke publik, seperti fenomena Saracen contohnya.
 
Menanggapi ancaman siber inipun Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM BPPT) Hammam Riza menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat tentang risiko keamanan siber. Untuk itu perlu secara bersama-sama, membangun ketahanan informasi (information resiliency).
 
Hammam kemudian mengaitkan hal ketahanan informasi ini dengan peringatan HUT TNI ke 72 yang baru saja berlangsung kemarin (05/10). Ketahanan informasi tuturnya, patut menjadi perhatian TNI dalam kerangka menjaga kedaulatan nasional. Untuk itu perlu ditunjang dengan cyber defence yang kuat.
 
"TNI harus meningkatkan cyber defense dalam perang asimetris atau cyber warfare. Bahkan saat ini di negara maju angkatan pertahanan cyber  adalah matra ke empat setelah Matra Darat, Laut dan Udara," ujarnya.
 
Lebih lanjut diutarakan Hammam bahwa pihaknya (BPPT,red) melalui kaji terap teknologi, siap mendukung TNI dalam hal peningkatan cyber defence. Hal inipun sudah dituangkan dalam bentuk rekomendasi teknologi untuk arsitektur sistem informasi pertahanan negara (Sisfohanneg) yang mengutamakan strategi pengamanan informasi.
 
"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT,red) di dunia global, tentunya perlu diimbangi dengan kecanggihan infrastruktur dan kualitas serta kompetensi dari cyber defence atau unit pertahanan siber yang dimiliki TNI," katanya.
 
Lebih lanjut Hammam menyampaikan nada optimis bahwa TNI pasti mampu menggawangi cyber defense demi menjaga kedaulatan Indonesia.
 
"Unit pertahanan siber atau cyber defense TNI harus menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Kami siap bantu dan kerjasama dengan TNI. Dirgahayu ke 72 TNI" lugasnya.
 
Jaga Infrastruktur Kritis
 
Selain ketahanan informasi, Hammam juga mengingatkan hal penting lainnya, yakni pengamanan infrastruktur kritis.
 
Infrastruktur kritis yang dimaksud seperti bidang energi (kelistrikan), transportasi penerbangan, bahan bakar, kesehatan, keuangan/perbankan, telekomunikasi, penegakan hukum, keamanan dan intelijen, utilitas publik dan pemilu.
 
"Infrastrukur tersebut sangat penting, karena menguasai hajat hidup masyarakat dan kelangsungan NKRI. Sebagai pencegah adalah pengamanan TIK harus diperkuat, karena jika terjadi serangan, dapat menimbulkan risiko yang sangat besar," terangnya.
 
Hammam pun menyebut fenomena ancaman serangan siber, yakni virus ransomware Wannacry yang terjadi di negeri ini. Tak bisa dipungkiri apabila kedepan nanti, ancaman serupa akan datang kembali menyerang infrastruktur negara RI.
 
"Serangan malware dapat terjadi kapan saja. Hal ini sejalan dengan arus digitalisasi berbagai sektor pelayanan publik. Serangan pun makin sulit diantisipasi karena advance persistent threat (APT) bersifat zero-day dengan daya rusak yang tinggi dan lintas negara. Solusinya kita harus membangun critical infrastructure protection plan," paparnya.
 
Kebutuhan akan adanya Cybersecurity dan juga Critical Infrastructure Protection untuk menghadapi serangan siber merupakan suatu kewajiban yang harus  dimiliki, baik pada tingkat negara ataupun spesifik pada berbagai sektor strategis untuk dapat menjamin ketahanan negara di dunia siber (cyber resiliency).
 
"Indonesia harus memiliki teknologi siber tingkat keamanan yang tinggi, mampu menahan bahaya dan cepat pulih jika mengalami serangan yang sifatnya merusak. Perlu penguatan terhadap keamanan infrastruktur informasi kritis, seperti bank, jaringan listrik dan lainnya,” tegasnya. Perlu integrasi dan sinergi antar pemangku kepentingan," tutupnya. (Humas/HMP)
FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id