Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

BPPT Tawarkan Dukungan Kerjasama ke KPU, Hadapi Program Prioritas Nasional Pemilu

Deputi Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM BPPT), Eniya L. Dewi melakukan audiensi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU RI). 03-04-2018.

 

Deputi Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM BPPT), Eniya L. Dewi melakukan audiensi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU RI). Saat diterima oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim, Deputi TIEM menawarkan kerjasama dalam hal program prioritas nasional, yakni pelaksanaan Pilkada maupun Pilpres mendatang.



"Kami ingin kerjasama antara BPPT dan KPU, yakni untuk dapat implementasi apa yang telah dikerjakan BPPT dalam mendukung pelaksanaan Pemilu nanti, melalui penerapan teknologi e-Voting, e-Verifikasi dan e-Rekapitulasi," ungkap Deputi TIEM



Menjelang pelaksanaan Pilkada dan Pilpres ini Deputi TIEM juga menyatakan BPPT siap mendukung KPU RI, melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mensukseskan gelaran pesta demokrasi tersebut.


Dituturkannya juga pihaknya telah sukses mendampingi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara elektronik atau e-Pilkades di Sidoarjo, dua pekan lalu.  


"Kami telah berhasil melakukan e-Pilkades secara serentak di Kabupaten Sidoarjo. Kesiapan pun kami rasa sudah mumpuni dan dibuktikan dengan pemilihan serentak di 14 desa, dimana 1 TPS jumlah DPT-nya bisa mencapai hampir 15.000 orang," jelasnya.

 




Keabsahan Data Elektronik


Hasil data pemilu kerap menjadi permasalahan seperti manipulasi data jumlah suara. Untuk itu Deputi TIEM kepada KPU mengatakan BPPT telah menerapkan inovasi sertifikat digital atau certificate authority (CA), yang dapat menjadi alat bukti yang sah.


"Sertifikat atau tandatangan digital ini dapat menjamin penyampaian data berjenjang seperti dari kelurahan ke kecamatan, hingga ke pusat, tidak dapat diubah atau di-edit. Kami berharap kerjasama dengan KPU dapat lebih konkrit," pungkasnya.


Lebih lanjut Kepala Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi (BJIK-BPPT), Kelik Budiana, merinci tentang sertifikat digital ini merupakan pengembangan BPPT yang telah digunakan untuk keperluan otentikasi sebuah dokumen penting.


Misal form C-1 dikirim dan diedit oleh seseorang maka tandatangan digital akan hilang dan artinya dokumen tersebut sudah palsu. Sertifikat digital ini lanjutnya, juga sudah dikembangkan BPPT dan telah dienkripsi secara berlapis.


"Sertifikat atau tandatangan digital yang kami terbitkan ini telah kami terapkan dan sukses di skala Pilkades. Kami pun jika dipercaya, siap menerapkan teknologi ini dalam mendukung KPU pada Pemilu nanti," paparnya.


Sementara Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim menegaskan bahwa pihaknya menginginkan adanya dukungan dari aspek TIK, agar Pemilu lebih efisien dan sesuai dengan kondisi terkini, khususnya untuk hal keamanan data.


"Kami ingin ada diskusi berkala untuk mencari teknologi yang pas," ujarnya.


Secara teknis atau proses, Sekjen KPU menyambut untuk bahasan e-Rekapitulasi untuk dapat dijabarkan BPPT lebih lanjut.


"Intinya kami berharap dukungan teknologi untuk kesuksesan Pemilu nanti. Hal ini penting terkait potensi keamanan data suara pada saat pemilihan nanti," tutupnya. (Humas/HMP)

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id