Tel: (021) 316 9534   Email: humas@bppt.go.id

BPPT: Indonesia Darurat Energi

 
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meluncurkan Buku Perspektif, Potensi dan Cadangan Energi Indonesia.
 
Hal ini diungkap Kepala BPPT, Unggul Priyanto dilatarbelakangi oleh Isu Ketahanan Energi, yang kembali menjadi sorotan penting belakangan ini. Bahkan analisis kepakaran juga menyampaikan bahwa impor sektor Migas kian menjadi faktor yang menjadi sebab melemahnya nilai mata uang kita.
 
“Kita ketahui bersama, bahwa selama ini negeri kita tercinta, Indonesia terus kita anggap sebagai penghasil minyak, gas dan batubara yang besar di dunia. Namun perlu kita tahu dan sadari bersama, saat ini konsumsi minyak bumi Indonesia melebihi produksi sehingga menjadikan Indonesia sebagai importir minyak bumi. Di sisi lain, Indonesia pun belum memiliki cadangan penyangga energi lain yang dapat memberikan jaminan pasokan dalam waktu tertentu apabila terjadi kondisi krisis dan darurat energi,” papar Unggul dalam acara yang digelar di Kantor BPPT, Jakarta, Selasa (24/09/2018).
 
Darurat Energi
 
Indonesia Darurat Energi, patut menjadi alasan untuk Indonesia mengubah mindset, bahwa Indonesia sudah tidak menjadi penghasil minyak yang bersifat surplus. Berbagai kajian telah membuktikan bahwa Indonesia kedepan berpotensi menjadi negara pengimpor minyak, manakala kita tidak mengganti prilaku konsumsi energi sehari-hari. Pola konsumsi energi dunia, maupun Indonesia saat ini, masih didominasi energi fosil dalam bentuk minyak bumi, gas, dan batu bara. 
Hal ini jelas merupakan tantangan yang berpotensi menjadi ancaman di sektor energi, yang diperlukan penanganan serius.
Kemudian, kondisi Minyak Bumi: Hampir Sampai di Batas; Sejak 1991, ditunjukkan bahwa produksi minyak Indonesia terus menurun. Penyebabnya adalah produktivitas sumur-sumur yang ada semakin berkurang. Pada 2018, pemerintah menargetkan produksi minyak sekitar 800 ribu barel per hari. Namun, hingga akhir Juli, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa rata-rata produksi minyak masih di kisaran 773 ribu barel. Jumlah produksi ini jauh di bawah tahun lalu yang masih di angka 949 ribu barel per hari.
Fenomena Defisit inilah yang kemudian terjadi, di saat produksi minyak terus menurun, konsumsi bahan bakar minyak Indonesia justru terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan populasi kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil. Sebagai gambaran, penjualan mobil pada 2017 mencapai 1,079 juta unit, naik hampir 150 persen dalam 10 tahun atau rata-rata 10 persen per tahun. Pada kurun yang sama, penjualan motor naik 33 persen, atau 3,3 persen per tahun. Di luar itu, PT KAI setiap tahun rata-rata mengkonsumsi 200 juta liter per tahun. 
Pilihannya adalah mengurangi konsumsi atau mempertahankan konsumsi BBM tapi dengan campuran etanol (premium) atau biodiesel (solar). Pilihan pertama jelas tak masuk akal. Pertambahan jumlah penduduk sudah otomatis akan meningkatkan konsumsi energi, terutama bahan bakar minyak.
Bagaimana pun, BBM akan habis atau setidaknya harganya akan semakin mahal karena kian langka. Belakangan, Energi Baru Terbarukan muncul sebagai tambahan alternatif untuk anergi fosil. Karena itu, pemerintah wajib terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan, termasuk bahan bakar nabati.  
Brasil merupakan salah satu negara yang berada di barisan terdepan dalam pengembangan energi baru terbarukan. Brasil mengandalkan etanol untuk menggantikan BBM. Pemerintah Brasil menetapkan campuran etanol pada premium minimal 18 persen sejak 2011. Dorongan yang kuat dari Pemerintah Brasil, khususnya mewajibkan produsen mobil untuk membuat mobil yang mampu mengadopsi bahan bakar campuran (fleksibel). Bahkan, banyak juga kendaraan yang menggunakan 100 persen etanol. Indonesia saat ini juga sedang giat mengembangkan energi baru terbarukan. Salah satunya adalah mengembangkan biodiesel dengan campuran 10 persen. Bahan bakar nabati yang digunakan sebagian besar berasal dari minyak kelapa sawit. Sejak 1 September 2013, pemerintah mewajibkan solar yang dijual adalah jenis biodiesel dengan persentasi 10 persen (B10). Mulai April 2015, komposisinya dinaikkan menjadi B15.
Seharusnya, B20 atau kandungan bahan bakar nabati 20 persen pada solar diberlakukan mulai 2016. Namun, hingga kini penerapan B20 masih tertunda. Pada kurun waktu 2015 hingga awal 2018, harga bahan bakar minyak memang sangat rendah, di bawah US$ 45 per barel, sehingga harga bahan bakar nabati menjadi lebih mahal dan tidak ekonomis karena akan mengerek naik harga biodiesel. Konsumsi bahan bakar nabati domestik pada 2017 mencapai 2,4 juta kiloliter.
Kalau pada akhirnya pilihannya adalah listrik, maka pemerintah juga harus mempertimbangkan jumlah pasokan. Saat ini, negara-negara di seluruh dunia sedang berlomba-lomba melakukan riset soal mobil listrik, sebagian lagi bahkan sudah memproduksinya. BPPT pun, saat ini sudah mengembangkan purwarupa Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) untuk kendaraan listrik, hal ini patut disebarluaskan bahwa kita memiliki progress dalam hal kesiapan untuk penerapan maupun produksi kendaraan listrik. 
Lebih lanjut disampaikan perlunya dukungan semua pihak dan komitmen besar bahwa Indonesia tak boleh tertinggal. Indonesia tidak boleh terlena untuk tidak menyiapkan strategi di bidang energi dan implementasinya. Waktu yang dirasa masih panjang dapat menjadi sia-sia jika terlambat melakukan antisipasi untuk menjaga ketersediaan energi, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Selain itu pada Buku ini juga dibahas selengkapnya terkait Sektor Ketenagalistrikan yang menunjukkan keandalan potensi listrik dari sumber energi terbarukan yang dapat dioptimalkan bagi kemakmuran Bangsa Indonesia. Diharapkan dengan kehadiran buku ini ini dapat menjadi tonggak perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan nasional Indonesia, khususnya dalam hal ketahanan energi nasional. (Humas/HMP)
FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 9534

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id