• 021 316 9534
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kurangi Impor Garam, BPPT dan PT Garam Resmikan Pilot Project Garam Industri Terintegrasi

 

 

Gresik - bppt.go.id - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan PT Garam (Persero) meresmikan Komisioning Pilot Project Garam Industri Terintegrasi Kapasitas 40.000Ton/tahun di Manyar, Gresik, Jawa Timur, Jumat (20/12).

 

Kerja sama itu terkait peralatan produksi garam industri dengan sistem terintegrasi. Pilot project ini ditunjang dengan teknologi yang mampu meningkatkan kualitas produk garam lokal dari NaCl 88 persen menjadi garam industri dengan NaCl sebesar 98 persen.

 

Kepala BPPT, Hammam Riza menjelaskan, teknologi yang dirancang oleh BPPT dapat membantu petani garam dalam meningkatkan kualitas produk garam lokal. Sehingga, memiliki nilai tambah dan dapat bersaing dengan garam impor.

 

"Diharapkan ke depan petani garam memiliki dan menyimpan garam dalam bentuk garam industri yang memiliki nilai jual lebih baik dibandingkan garam krosok yang ada selama ini," ujar Hammam di lokasi.

 

Hammam menjelaskan, impor garam Indonesia sepanjang 2018 melambung hingga 3,7 juta ton. Namun, kini garam konsumsi yang kebutuhannya sekitar 2 juta ton per tahun sudah dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Sementara itu, garam industri masih 100 persen impor.

 

"Inovasi ini diharapkan dapat menjadi contoh untuk implementasi di sentra produksi garam lain di seluruh Indonesia dengan menggunakan desain BPPT ini sebagai referensi, maka permasalahan kualitas garam lokal dapat diselesaikan," jelasnya.

 

Hammam mengungkapkan, investasi pilot project ini mencapai Rp 27 miliar. Investasi itu hanya untuk peralatan saja. Hal itu tak jadi masalah, pasalnya sebagai cara meningkatkan kualitas garam petani dalam negeri. Perlu diketahui, garam krosok petani bisa dibeli dengan harga maksimum Rp 800 per kilogram, dengan kualitas minimum 88 persen NaCl.

 

"Petani yang saat ini punya garam 90 persen NaCl dapat dengan mudah masuk ke pabrik yang sekarang berdiri di sini. Pilot project garam industri ini memiliki kapasitas 40 ribu ton per tahun," jelasnya.

 

 

Menteri Riset dan Teknologi / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang P.S. Brodjonegoro berharap, peresmian pilot project garam industri ini bisa mengurangi kebergantungan industri terhadap garam impor.

 

"Nantinya rumah tangga maupun perusahaan akan dengan senang hati membeli garam dari PT Garam ini. Dan yang lebih penting mengurangi kebergantungan impor, karena garam yang dihasilkan mempunyai kualitas yang sama dengan garam yang selama ini diimpor," ungkap Bambang.

 

Bambang mengaku sadar dengan drama kebutuhan garam di dalam negeri. Garam dalam negeri kerap dibenturkan dengan impor garam untuk kebutuhan industri. Terlebih, soal nasib para petani garam. Ia menyebut, drama itu seolah menggambarkan pemerintah tak berpihak kepada petani garam lantaran pemerintah melakukan impor garam.

 

"Dua isu ini dibenturkan satu sama lain. Sehingga berkesan pemerintah tidak hadir dan membiarkan begitu saja impor dan menjatuhkan harga garam rakyat. Impor garam industri yang membuat garam rakyat seolah-olah tidak berharga. Ada kesan importir diuntungkan, rakyat dirugikan," bebernya.

 

Bambang menjelaskan, garam lokal produksi petani garam dalam negeri biasanya dibeli dengan harga murah, sebab kualitas garam yang dihasilkan di bawah standar. Garam lokal yang diproduksi dengan peralatan seadanya, sehingga memiliki NaCl rendah. Itu yang membuat harga jual menjadi rendah.

 

"Harus ada upaya meningkatkan kualitas dari garam itu sendiri. Pabrik ini bisa menghasilkan garam dengan berbagai tingkat, untuk berbagai keperluan. Itu lah yang disebut menyelesaikan masalah dari akarnya. Ini bisa mengurangi kebergantungan impor," jelasnya.

 

Lebih lanjut, ia menyebut PT Garam dan BPPT memiliki tantangan untuk mencari strategi tepat dalam memasarkan garam hasil dari pilot project ini.

 

"Karena importir pasti gerah. Kita harus sama-sama berjuang mengurangi dominasi impor garam," ujar Menteri Bambang.

 

Sementara itu, Direktur Utama PT Garam Budi Sasongko berpendapat bahwa untuk menyelesaikan masalah kebutuhan garam dalam negeri harus dengan cara hilirisasi. Saat ini, PT Garam dengan bimbingan BPPT telah melakukan hilirisasi tersebut.

 

"Alhamdulillah tiga tahun terakhir, kami berturut-turut selama dua tahun bisa membayar deviden untuk negara dan kami bisa meningkatkan hampir 200 persen dari tahun-tahun sebelumnya," kata Budi. (Humas/HMP)


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung B.J. Habibie Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9534
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2020 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT