Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

E-VOTING UNTUK PEMILU 2014

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Namun, banyak orang beranggapan bahwa Pemilu 2009 lalu terdapat berbagai macam kekurangan dan ketidaksempurnaan terkait asas Luber dan Jurdil tersebut. Banyak media massa yang melaporkan terjadinya berbagai pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik yang bersifat administratif maupun pidana. Pemilu yang dilakukan dengan cara konservatif tersebut dirasa sudah tidak efektif dan efisien untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, BPPT menawarkan sebuah metode baru terkait penyelenggaraan sebuah Pemilihan, yang nantinya akan dilakukan secara elektronik, biasa disebut electronic voting atau e-voting.

Electronic voting adalah suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan dari electronic voting adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. ‚Dengan e-voting Perhitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali untuk Pemilu dan Pilkada,‚ ujar Kepala BPPT, Marzan A. Iskandar dalam Rapat Koordinasi KPU-BPPT, Cisarua (4/5).

Memang e-voting bukanlah sebuah hal yang baru, India, Amerika Serikat, telah melakukan Pemilu Parlemen dengan cara tersebut. Tidak hanya di luar negeri, di Bali, tepatnya di Kabupaten Jembrana, telah dilakukan puluhan kali e-voting untuk Pemilihan Kepala Dusun.

‚Mahkamah Konstitusi juga menilai pasal 88 UU 32/2004 adalah konstitusional sepanjang penggunaan metode e-voting itu tidak melanggar asas luber jurdil,‚ ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary, saat membuka acara Rapat Koordinasi tersebut. Dia juga menambahkan bahwa untuk menerapkan e-voting dibutuhkan perencanaan yang menyeluruh, terkait dana, sumber daya manusia, perangkat lunaknya, dan kesiapan teknologi itu sendiri.

Terkait penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu, BPPT juga merekomendasikan kepada KPU agar dilakukan pelatihan bagi personil KPU untuk dapat mengoperasikan sistem data center yang saat ini sudah siap dan beroperasi normal. Kiranya harus disiapkan tenggat waktu bagi para personil KPU, untuk dapat mengoperasikan data center tersebut. ‚Ada tiga bidang yang perlu untuk dilakukan pelatihan yaitu bidang aplikasi, prosedur dan infrastruktur,‚ tambah Marzan.

Marzan mengatakan bahwa bukanlah hal mudah untuk melaksanakan sebuah pemilihan secara elektronik, oleh karena itu dibutuhkan sebuah standar electronic voting system untuk mendukung perancangan, pembangunan dan pengujian sistem e-voting. Selain itu diperlukan juga adanya lembaga penguji independen yang menguji sistem e-voting, untuk meyakinkan kepada publik bahwa sistem ini bisa berjalan baik.

Senada dengan Kepala BPPT, Abdul Hafiz Anshary, juga mengharapkan bahwa kerjasama yang berlangsung selama ini antara BPPT dengan KPU dalam hal penggunaan teknologi informasi terkait e-voting, mengenai hal-hal yang bisa digunakan dalam pengembangan pelaksanaan Pemilu yang lebih baik dapat terus dilanjutkan. ‚Jangan teknologi mengikuti undang-undang, tapi undang-undanglah yang harus mengikuti kemajuan teknologi,‚ tutup Kepala BPPT. (SP/humas)

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id