Print

E-VOTING DALAM KACAMATA KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN

{rokbox}images/stories/dialog i.jpg{/rokbox}{rokbox}images/stories/dialog i 1.jpg{/rokbox}

E-voting merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara dan memelihara serta menghasilkan jejak audit. Dibandingkan dengan pemungutan suara konvensional, e-voting menawarkan beberapa keuntungan‚, kata Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Centro), Hadar Gumay dalam Dialog Nasional Pemanfaatan E-voting untuk Pemilu di Indonesia Tahun 2014, Rabu 19 Mei 2010 lalu di BPPT.

Lebih lanjut Hadar menegaskan bahwa dengan e-voting dapat menciptakan pemilu kedepannya lebih efektif dan efisien. Didalam e-voting, terdapat pula beberapa hal yang perlu diterapkan agar memenuhi unsur jujur dan transparan. ‚Sebenarnya, yang terpenting dan mendasar dalam tahapan pemilu e-voting ini adalah harus adanya kepercayaan terhadap proses dan hasilnya dari berbagai stakeholder. Sehingga alat yang akan digunakan harus melalui proses sertifikasi yang dilakukan secara transparan. Kemudian dilakukan uji coba yang disaksikan oleh beberapa saksi‚.

Berbicara mengenai konteks elektronisasi pemilu atau otomatisasi pemilu, ada banyak unsur yang melibatkan teknologi digunakan di setiap pemilu, misalnya pada registrasi online, untuk menghindari identitas ganda dan ghost voters. ‚Problem terbesar yang ada dalam pemilu sebenarnya bukan pada pada voting tetapi counting, karena masalah terbesar dari pemilu tahun 2009 lalu adalah distorsi hasil pemilu. Jika teknologi ini digunakan diharapkan masalah counting tersebut yang harus diselesaikan dahulu. Dengan mengurangi campur tangan manusia memungkinkan yang dapat merubah angka hasil pemilu, disinlah e-voting dapat jauh lebih bermanfaat‚, terang anggota Bawaslu, Bambang Cahya Widodo pada kesempatan yang sama.

Mengenai persoalan teknis, Bambang menjelaskan bahwa baik e-voting maupun e-counting hanya bisa mengurangi jumlah manusia yang terlibat bukan mengurangi peranan manusia, dan problemnya tidak hanya menyiapkan teknologinya saja, tetapi juga mempersiapkan sumberdaya manusianya dalam jumlah yang besar.

Sementara jika dilihat dari potensi manfaat penerapan teknologi untuk pemilu, dapat dilihat dari berbagai segi, misalnya kemudahan, kecepatan, dan dapat mengurangi resiko kecurangan. ‚Intinya E-voting ini harus dapat meningkatkan kualitas. Artinya, semua penduduk harus melakukan pemilihan dan tidak ada yang memilih lebih dari satu kali kali, serta dapat meminimalkan anggaran pemilu‚, tegas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Irman.

Landasan Hukum E-voting


Salah satu titik awal penting bagi pengembangan landasan hukum pelaksanaan e-voting dalam pemilu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk menindak lanjuti keputusan Mahkamah Agung (MA) agar e-voting dapat diimplementasikan penggunaannya pada pemilu 2014, dibutuhkan kebijakan-kebijakan, serta aturan dan regulasi yang jelas dan tegas yang mengatur penggunaan e-voting dalam pemilu.

‚Syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan e-voting adalah penggunaan e-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip. Melalui penggunaan e-KTP ini diharapkan sudah tidak ada lagi peluang pemilih ganda dan warga negara yang berhak memilih tapi tidak terkoordinir atau tidak terdaftar‚, jelas Wakil ketua I komisi II DPR, Taufiq Effendi,

Selain adanya regulasi dan keputusan dari MK, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Jimly Asshidiqie mengatakan setidaknya terdapat empat hal yang harus dipersiapkan dalam perencanaan penerapan e-voting nanti. ‚Mulai dari persiapan personil penyelenggara dan peserta, persiapan data kependudukan, persiapan teknis terkait dengan teknologi serta persiapan dari masyarakat, sudah harus siap sebelum kita melangkah lebih jauh‚, imbuhnya.

‚Bagaimana masyarakat mempersiapkan diri atau bagaimana kita menyiapkannya agar masyarakat dapat melakukan e-voting?‚, tanya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary. Menurutnya dalam hal ini, diperlukan pelatihan terlebih dahulu sebelum benar-benar melaksanakan e-voting. ‚E-voting ini adalah teknologi baru di Indonesia. Jadi yang utama adalah kesiapan dari masyarakat yang akan melaksanakan ini‚. (KYRA/humas)