Tel: (021) 316 9534   Email: humas@bppt.go.id

BPPT SIAP IMPLEMENTASIKAN UU KIP

‚Di era yang serba terbuka saat ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh keterbukaan informasi semakin tinggi, terlebih lagu untuk hal yang menyangkut pelayanan terhadap publik yang diselenggarakan oleh badan publik. Seiring makin diperlukannya hal tersebut, pemerintah telah berhasil menelurkan UU Keterbukaan Informasi Publik yang rampung bulan April lalu‚. Kepala Balai IPTEKnet BPPT, Hammam Riza, selaku pelaksana harian Chief Information Officer (CIO), mengemukakan hal tersebut, dalam acara Workshop Persiapan Implementasi UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 31 Mei 2010, di Ruang Komisi Utama BPPT.


‚Seperti diketahui, pada 30 april lalu UU No. 14 Tahun 2008 secara efektif telah berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang memuat perihal Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang merupakan sebuah wujud terhadap keterbukaan RI dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, sebagai lembaga publik, BPPT, dalam hal ini berkewajiban untuk melaksanakan UU KIP tersebut‚, tambahnya.

Lebih Lanjut Hamam memaparkan, pada rapim pleno lalu dan beberapa kesempatan yang telah diadakan telah dijelaskan mengenai UU KIP, dinyatakan dalam UU KIP tersebut bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Sebelumnya, informasi yang dikelola oleh badan publik adalah informasi yang tertutup maka sebagian saja yang diizinkan untuk dipublikasikan oleh publik. Namun, dengan segala bentuk perubahan yang terjadi di negara kita, maka informasi yang ada di badan publik sekarang harus bersifat terbuka, dan sebagian kecil saja yang hanya dijadikan informasi yang bersifat rahasia‚, jelas Hammam.

Menurut Jumain Appe, Sekretaris Utama BPPT yang juga hadir dalam acara, BPPT sudah memiliki satu organisasi yang dinamakan CIO, yang merupakan langkah yang besar bagi BPPT bagaimana mengelola informasi dan semua perangkat-perangkat di BPPT untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi penting di lingkungan BPPT yang notebenenya masyarakat.

Dalam RUU KIP secara komprehensif diatur tentang kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi tentang segala aktivitasnya, termasuk di dalamnya seluruh kebijakan yang diambil, rencana, dan prosedur kerja, serta perjanjian-perjanjian kerja dengan pihak lain. Badan publik wajib memberikan informasi-informasi tersebut jika ada masyarakat yang memin-tanya.

Pada kesempatan yang sama Ketua Kelompok Kerja Layanan Informasi CIO, Andrari Grahitandaru, yang juga menjabat sebagai Perekayasa PTIK BPPT, memaparkan tujuan utama dari UU No.14 tahun 2008 diantaranya mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik.

Dalam RUU itu juga diatur pengklasifikasian jenis informasi publik berdasarkan kategori, lebih lanjut Andrari menjelaskan ada dua kategori yaitu informasi yang dikecualikan dan informasi terbuka. ‚Informasi yang dikecualikan merupakan informasi tidak bisa diakses oleh publik, yang melalui uji konsekuensi pasal 17, apabila informasi tersebut sesuai pada pasal 17, maka informasi tersebut disetujui untuk dikecualikan‚, jelasnya.

‚Terdapat tiga kategori informasi terbuka yang wajib dipenuhi oleh setiap Badan Publik. Pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Kedua, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat‚, tambah Andrari.

Dengan UU KIP ini pemerintah tidak bisa lagi berkelit untuk menutup-nutupi infomasi. Tetapi yang lebih penting, masyarakat juga harus aktif melakukan perimintaan informasi. Tidak perlu ragu ataupun takut karena apa yang dilakukan itu telah dijamin oleh UU KIP. (KS/humas)

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 9534

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id