Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

BPPT: Mitigasi Bencana Dengan Teknologi

 
"Revolusi Industri 4.0 yang sudah mulai mengubah wajah peradaban manusia. Kita harus bisa bicara tentang Artificial Intelligence, Internet of Things, dan berbagai kemajuan teknologi yang hampir setiap detik selalu muncul yang baru," demikian diungkap Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan pidato kenegaraan di depan DPR dalam rangka HUT ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Agustus lalu.
 
 
Menindaklanjuti arahan Presiden RI tersebut diungkap Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam (TPSA) BPPT, Hammam Riza, dalam acara ASEAN ICT Virtual Organization of ASEAN Institutes and NICT (IVO) Forum 2018, menuturkan bahwa untuk menjawab tantangan tersebut dibutuhkan terobosan inovasi teknologi.
 
 
BPPT disebut Deputi TPSA berupaya mewujudkan cita Indonesia menjadi negara maju berbasis industri dan teknologi. Menurutnya  BPPT punya peran penting dalam mengembangkan industri Indonesia berbasis teknologi.
 
 
“BPPT akan berupaya keras, mendukung agenda Presiden Jokowi, yakni menuju Indonesia 4.0. Untuk itu BPPT akan dorong kemampuan, kapasitas dan kemandirian industri dalam negeri, mewujudkan kemandirian dan daya saing bangsa, melalui terobosan inovasi teknologi pada beragam bidang teknologi,” tegasnya pada acara yang digelar di Jakarta, Selasa (27/11/2018).
 
 
Menyikapi isu aktual yakni kebencanaan yang baru melanda Palu, Donggala hingga Lombok, dikatakan Deputi Hammam diperlukan adanya langkah mitigasi dan evakuasi bencana yang berbasis teknologi. BPPT imbuhnya telah melakukan pelbagai rekayasa teknologi guna reduksi risiko bencana.
 
 
“Era Indonesia 4.0 ini, tentu dalam langkah mitigasi kebencanaan perlu ditopang oleh teknologi. Sistem deteksi dini diperlukan guna antisipasi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, tsunami. Selain itu, alat deteksi ketahanan gedung bertingkat dalam menghadapi gempa bumi jelas dibutuhkan, khususnya di kota besar,” paparnya.
 
 
 
*Diutarakan dirinya lebih lanjut bahwa BPPT juga bercita Indonesia memiliki ketangguhan bencana atau disaster resilliency yang mumpuni. BPPT saat ini tambahnya, mengkaji siklus kebencanaan (disaster lifecycle), mulai dari tahap preparasi, Response, recovery dan mitigasi. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan langkah solusi teknologi dalam mitigasi dan evakuasi bencana.*
 
 
 
"*Kami ingin pada 100 tahun kemerdekaan indonesia, 1945-2045 nanti, negeri tercinta ini memiliki ketahanan dalam mitigasi kebencanaan. Dukungan teknologi menjadi kunci, menuju cita tersebut," katanya*.
 
 
 
*TIK untuk Kebencanaan*
 
 
Sebagai langkah awal diutarakan Hammam adalah manajemen data dan informasi dalam pengurangan risiko bencana. Dibutuhkan kebijakan dalam rangka mendorong dan meningkatkan inovasi teknologi dan pembangunan berbasis mitigasi bencana untuk mendukung penyelamatan investasi dan melestarikan upaya pembangunan berkelanjutan.
 
 
“Teknologi kebencanaan menjadi ajang pemangku kepentingan untuk memetakan status perkembangan, mengkaji dan menyikapi kemajuan, kesiapan serta niat untuk meningkatkan ketahanan bangsa melalui penerapan teknologi,” jelasnya.
 
 
Peristiwa gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, serta sebelumnya di Lombok semakin menyadarkan kita akan rentannya Indonesia terhadap bencana ini. Ratusan ribu jiwa meninggal, jutaan orang mengungsi dan puluhan ribu fasilitas umum mengalami kerusakan (Sumber BNPB dan PMI).
 
 
Peristiwa ini menyisakan penderitaan yang panjang dan proses pemulihan yang lama. Besarnya kerugian baik jiwa maupun harta, patut menjadi perhatian kita bersama. Untuk itu Hammam kembali menegaskan bahwa Teknologi harus dapat berperan signifikan dalam upaya mengurangi risiko bencana gempa bumi.
 
 
“Komitmen dan sinergi antar berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Industri tentu dibutuhkan. Sehingga penerapan inovasi teknologi kebencanaan karya anak bangsa, dapat digunakan, bahkan diproduksi oleh industri lokal,” pungkasnya.
 
 
Sebelumnya pada April 2018 Presiden Joko Widodo telah meluncurkan peta jalan dan strategi Indonesia untuk menerapkan revolusi industri jilid 4. Peta yang diberi nama Making Indonesia 4.0 itu memberikan arah bagi pergerakan industri nasional di masa depan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki harapan pada roadmap revolusi industri 4.0 bisa menjadikan ekonomi Indonesia menjadi 10 terbesar di dunia pada 2030.
 
 
Sementara dituturkan oleh Ashwin Sasongko, Peta jalan yang dikenal dengan Making Indonesia 4.0 ini menjadi babak baru merevitalisasi industri nasional sesuai dengan perkembangan zaman.
 
 
"Harapannya dengan mengimplementasi industri 4.0 Indonesia dapat mencapai top ten ekonomi global pada tahun 2030," katanya.
 
 
Untuk itu, ditambahkannya bahwa penting untuk menjadikan peta jalan Making Indonesia 4.0 itu sebagai salah satu agenda nasional Indonesia.
 
 
"Saya harap kementerian lembaga lain, pemerintah daerah, dan pelaku usaha mendukung penuh program ini sesuai tugas masing-masing demi kemajuan bangsa yang dicintai," ujarnya. (Humas/HMP)
 
FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id