• 021 316 9457
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Target Kurangi 15 Ton Merkuri di PESK, BPPT dan Stakeholders Gelar Seminar Internasional

 

Pemerintah terus berupaya mengurangi serta menghapus penggunaan merkuri pada pertambangan emas skala kecil (PESK). Intervensi teknologi pun dianggap sebagai solusi terbaik, dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi para penambang.

 

Untuk menemukan teknologi yang sesuai kebutuhan para penambang dan tetap memperhatikan aspek lingkungan, BPPT bersama stakeholders terkait menyelenggarakan Seminar Internasional dengan tema “Knowledge Sharing on Indonesian's Artisan and Small Scale Gold Mining (ASGM) Challenges and Issues” di Hotel Sari Pacific, Jakarta (26/02).

 

Plt. Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral (PTSDM) BPPT, Rudi Nugroho mengatakan BPPT bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan United Nations Development Programme (UNDP) berupaya untuk mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri pada PESK di Indonesia melalui program The Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia's Artisanal and Small-scale Gold Mining (GOLD-ISMIA) yang didanai oleh Global Environment Facility (GEF).

 

“Tujuan kita bersama yakni mengurangi penggunaan merkuri pada PESK sebanyak 15 ton dalam 5 tahun, namun dengan memperhatikan keberlanjutan para penambang yang menggantungkan nafkahnya di sektor ini” terang Rudi.

 

Lebih lanjut, Rudi mengatakan program ini akan fokus pada empat komponen, diantaranya: (1) peraturan dan kebijakan mengenai penggunaan merkuri pada PESK, (2) pendanaan dan alternatif dana, (3) teknologi pengolahan emas non-merkuri, hingga (4) kesadaran masyarakat akan dampak bahaya merkuri.

 

“Alhamdulillah, BPPT diberi kepercayaan untuk memimpin (lead) pada komponen nomor tiga, yakni bidang teknologi. Kami di BPPT mempunyai inovasi teknologi pengolahan emas menggunakan sianida sebagai bahan pengganti merkuri. Bersama pemerintah daerah kami telah membangun Pilot Project di Kulon Progo dan Lebak,” ujarnya.

 

Lebih detil, Rudi menambahkan dengan penggunaan sianida tingkat konversi emas mampu mencapai 90%, dibandingkan dengan menggunakan merkuri yang hanya mencapai 50% saja.

 

“Sianida itu ramah lingkungan, bisa dikelola, diolah, bahkan dimusnahkan agar tidak merusak lingkungan. Saya kira ini untuk saat ini, sianida merupakan bahan yang paling efektif dalam pengolahan emas,” terangnya.

 

Rudi kemudian menerangkan secara prinsip pengolahan emas tidak harus selalu menggunakan bahan kimia, tergantung batuan yang ada di daerah tersebut.

 

“Jika PESK memiliki batuan keras dan kasar atau batuan sekunder, makan pengolahan emas tidak memerlukan kimia. Berbeda dengan batuan primer yang memerlukan leaching emas, inilah yang akan kita bantu menggunakan inovasi teknologi BPPT,” terangnya.

 

BPPT sebut Rudi juga melakukan feasibility study untuk mengolah lahan yang telah terkontaminasi merkuri, dan mencoba untuk memanfaatkan tailing emas dari pertambangan emas.

 

Tailing ini selain secara ekonomi dapat menguntungkan para penambang emas skala kecil, karena mampu mengambil emasnya kembali, namun juga tujuan akhir kita bersama, menyelamatkan lingkungan,” tuturnya.

 

Dirinya berharap dengan seminar internasional ini, BPPT akan mendapatkan masukan dari beberapa pakar pengolahan emas, serta mendengar kebutuhan dari para penambang skala kecil, pihak pengusaha, hingga pemerintah pusat dan daerah untuk menemukan solusi terbaik, baik dari sisi ekonomi dan lingkungannya.

 

“Masukan dari pakar dan para pelaku PESK akan menjadi pertimbangan BPPT untk menghasilkan best available technology dan juga best environmental practices untuk teknologi pengolahan emas non-merkuri di Indonesia,” harap Rudi.

 

Sementara Direktur Bahan Berbahaya Beracun KLHK, Yun Insiani selaku regulator mengungkapkan tren PESK ini mulai muncul sejak reformasi pada tahun 1998 lalu. Masalahnya aktivitas ini dilakukan di area yang tidak diperuntukan untuk pertambangan, seperti hutan lindung dan konservasi. Bahkan penambangan liar ini dilakukan di dekat area pemukiman.

 

“Penambangan yang tidak bertanggung jawab ini bahkan telah mengakibatkan bencana alam bagi sekitarnya. Terakhir, kejadian longsor di Lebak, ternyata penambangan emas liar marak disana, dilakukan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak,” ujar Yun.

 

Di sisi lain, pemerintah juga tidak serta merta memotong mata pencaharian para penambang liar yang sangat bergantung dari sektor ini. Dengan Ratifiksi Konvensi Minamata pada Tahun 2017 lalu, dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri diharapkan mampu mengendalikan penggunaan merkuri di PESK.

 

“Dengan program GOLD – ISMIA serta dukungan dari GEF, pemerintah diharapkan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakannya. Pemerintah mampu melakukan penataan emas skala kecil yang memiliki peluang ekonomi kerakyatan. Karena kita bersama mengetahui, jika para penambang ini tidak memiliki pilihan lain selain menambang,” detil Yun.

 

Yun berujar intervensi teknologi merupakan hal yang sangat penting untuk mensukseskan program ini. Dari sisi ekonomi, para penambang masih bisa mendapatkan emas namun menggunakan proses yang bisa dikontrol dampaknya, dan dari sisi lingkungan, kita bersama mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

 

“Semoga dengan seminar internasional ini dapat memberikan jawaban yang mengutungkan semua pihak, serta memberikan masukan terbaik kepada kita semua, khususnya BPPT yang memimpin komponen teknologi pengolahan emas non-merkuri”.

 

“Bersama kita jadikan merkuri sebagai cerita masa lalu, dan membangun PESK yang lebih bertanggung jawab”, pungkas Yun.

 

Sebagai informasi seminar internasional ini, selain dihadiri oleh para pemangku kepentingan, juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah yang memiliki PESK, diantaranya Daerah Istimewa Yogyakarta, Pekanbaru, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Riau, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Lombok Barat. Pihak swasta, pengusaha, penambang, serta lembaga swadaya masyarakat juga turut hadir untuk memberikan pandangan serta memaparkan kebutuhan mereka akan pengolahan emas. (Humas/HMP)

 

Tag:

TPSA, PTSDM, Emas Non Merkuri, Direktur PTSDM, Rudi Nugroho, Direktur B3 KLHK, Yun Insiani


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung B.J. Habibie Lantai 14
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9457
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2020 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT